Sejarah Sengketa dan Konflik Irian Barat

Sengketa dan Konflik yang terjadi di Irian Barat

Sengketa Irian Barat - Barangkali tak ada kasus politik dalam masa pasca perang kemerdekaan yang terus menerus dapat menggugah dengan keras nasionalisme Indonesia, selain tuntutan atas Irian Barat. Namun, tak ada pula kasus yang sedemikian mudah menjadi fator disintegratif dalam sistem demokrasi parlementer, dengan seorang presiden yang kharismatik.

Irian Barat, sebagai simbol kesatuan bangsa dan integrasi negara secara nasional, dengan mudah dapat memasuki celah-celah dalam proses pengambilan keputusan elite-politik. Manakah yang harus didahulukan konsolidasi ke dalam dan pembangunan ekonomi, yang menuntut modernisasi dalam tuntunan politik, atau keharusan penggabungan Irian Barat yang segera. Itulah kondisi yang dialami bangsa Indonesia pada awal-awal kemerdekaan.

Usaha perundingan dan diplomasi yang dijalankan berturut-turut oleh kabinet Hatta dan kabinet-kabinet sesudahnya, yang dihadapi oleh sikap kaku dari pihak Belanda, menjadikan corak wacana dari kampanye Irian Barat seluruhnya berada di tangan Presiden Sukarno. Langsung ataupun tidak, kasus Irian Barat memperkuat kecenderungan radikalisme politik yang konfrontatif. Kasus inipun membuyarkan ikatan Uni Indonesia - Belanda, mendorong nasionalisasi perusahaan Belanda, dan akhirnya memutuskan hubungan diplomati kedua negara.

Konflik Irian Barat -  Putusnya hubungan diplomatik Indonesia - Belanda, yang diikuti dengan dipulangkannya sebagian besar warga negara Belanda, dan tampilnya Presiden Sukarno sebagai pemegang pucuk kekuasaan Pemerintahan, menyebabkan terjadinya peningkatan radikalisasi pembebasan Irian Barat tak terhindarkan lagi. Semakin mengentalnya sikap Belanda yang ingin menjadikan Irian Barat sebagai masalah dekolonisasi ( wilayah yang akan dimerdekakan ) menjadikan konflik Irian Barat semakin memasa.

Ketika inilah, pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Sukarno, mengumumkan Tri Komando Rkayat ( Trikora ) di Yogyakarta. Sebagai pemimpin besar revolusi, ia mengumumkan isi dari Tri Komado Rakyat ( Trikora )  yaitu :

1. Gagalkanlah pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda Kolonial;
2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Dengan Trikora ini, maka ketegangan diplomasi beralih ke konfrontasi militer. Peristiwa ini pun berjalan dengan sangat cepat. Propinsi Irian Barat dibentuk dan Makassar dijadikan sebagai pusat Komando Mandala, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suharto. Kontak senjata mulai terjadi. Pada tanggal 12 Januari 1962 MTB, RI Macan Tutul , tenggelam ditembaki 2 kapal perusak Belanda. Komodo Yos Sudarso dan anak buahnya tewas sebagai pahlawan di Laut Aru.

Ketika konflik bersenjata semakin genting, Presiden Amerika Serikat, John Kennedy, berhasil membujuk kedua belah pihak untuk duduk di meja perundingan dengan dimediasi Ellsworth Bunker.

Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam perundingan di New York ( 15 Agustus 1962 ) ialah bahwa mulai tanggal 1 Oktober 1962, Irian Barat berada di bawah administrasi PBB dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 RI secara resmi menerima Pemerintahan, dengan ketentuan bahwa sebelum akhir 1969 " keinginan rakyat " Irian Barat tentang masa depan daerah mereka harus diketahui.